Skandal Rp1,8 Miliar di PDAM Tirta Wampu: Aksi Mahasiswa Diserang Preman, 3 Luka, Korban Resmi Lapor Polisi!
Langkat – Skandal dugaan penyelewengan aset negara senilai Rp1,8 miliar di tubuh PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat kian menyeruak. Alih-alih dibongkar dengan transparansi, kritik publik justru dibungkam dengan kekerasan jalanan.
Aksi unjuk rasa yang digelar Persatuan Pemuda Mahasiswa Sumut (PPMSU) pada Rabu, 24 September 2024, awalnya berjalan tertib. Massa menyoroti dugaan penjualan aset negara PDAM tanpa proses lelang resmi dan tanpa Surat Keputusan (SK) Bupati Langkat.
Namun, sekitar pukul 14.00 WIB, situasi berubah mencekam. Sekitar 30 orang bermotor datang menyerbu, menghantam massa aksi menggunakan batu paving blok dan besi panjang. Serangan membabi buta itu membuat tiga orang terluka, yakni Koordinator Aksi Randi Permana, serta dua peserta aksi lainnya, Tama Simanjuntak dan Rizky Fadlan.
Setelah melancarkan aksi brutal, kelompok penyerang kabur sembari berteriak “PANCASILA ABADI!” berulang kali. Ironisnya, diketahui bahwa Direktur PDAM Tirta Wampu saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat, sehingga memunculkan dugaan keterkaitan antara jabatan publik dan aksi premanisme.
Meski diteror, mahasiswa tetap melanjutkan aksi. Bahkan mereka mendapat interupsi langsung dari Direktur PDAM yang berdalih demonstrasi ilegal karena tidak memiliki surat izin. Padahal, pihak intel kepolisian yang sejak awal mendampingi sudah memberikan persetujuan atas aksi tersebut.
Tidak berhenti di jalan, kasus ini kini resmi masuk ranah hukum. Ketiga korban pemukulan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat. Laporan itu tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/161/IX/2025/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA yang diterima pada 24 September 2025.
Premanisme dan Wajah Buram Demokrasi Lokal
Peristiwa ini bukan sekadar bentrokan biasa. Aksi brutal di depan PDAM Tirta Wampu membuka tabir gelap bagaimana dugaan korupsi, politik, dan premanisme bisa berkelindan. Aset negara yang seharusnya dikelola untuk kepentingan publik justru diduga dijual sepihak, sementara mahasiswa yang bersuara malah dibungkam dengan intimidasi fisik.
Sikap arogan manajemen PDAM yang menuding aksi ilegal, meski sudah dikawal aparat intel, memperkuat kesan bahwa ada upaya sistematis melemahkan gerakan mahasiswa dengan dalih administratif. Ini adalah wajah buram demokrasi lokal di Langkat.
Sikap Keras Mahasiswa
Koordinator Aksi Randi Permana menegaskan bahwa kekerasan tidak akan mematahkan semangat mahasiswa.
“Kami tidak gentar. Premanisme hanya membuktikan bahwa ada sesuatu yang busuk di tubuh PDAM Tirta Wampu. Justru kekerasan ini semakin menguatkan tekad kami untuk membongkar skandal aset Rp1,8 miliar,” ujarnya.
Salah satu korban, Tama Simanjuntak, menyatakan bahwa laporan ke Polres Langkat adalah bentuk perlawanan hukum.
“Kami sudah resmi melapor ke Polres Langkat. Jika polisi tidak berani mengusut kasus ini, maka jelas hukum di Langkat sudah dikendalikan oleh preman,” tegasnya.
Sementara itu, Rizky Fadlan menambahkan bahwa perjuangan mereka murni untuk rakyat.
“Kami turun ke jalan karena uang rakyat diduga dikorupsi. Kalau ada yang membungkam dengan kekerasan, itu tandanya mereka takut kebenaran terbongkar,” katanya lantang.
Penutup
Kasus PDAM Tirta Wampu bukan hanya soal hilangnya aset Rp1,8 miliar, tetapi juga soal keberanian publik melawan praktik busuk yang mencoba menutupinya dengan kekerasan. Kini, semua mata tertuju pada Polres Langkat: beranikah mereka menuntaskan kasus ini secara transparan, atau justru tunduk pada kekuatan preman yang berselimut jabatan?
( TIM/RED)
