Anggaran Kue Tart Rp 40 Juta Jadi Sorotan Tajam dalam Peringatan May Day 2025 di Medan
Medan, 1 Mei 2025 — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Medan diwarnai dengan aksi demonstrasi dari berbagai elemen buruh dan rakyat yang tergabung dalam Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR SUMUT). Salah satu isu yang paling menonjol dalam aksi tersebut adalah sorotan terhadap anggaran pembelian kue tart senilai lebih dari Rp 40 juta yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara tahun 2025.
Izhar Daulay, salah satu orator utama dalam aksi tersebut sekaligus pimpinan Solidaritas Himpunan Buruh (SOHIB), mengecam keras pengalokasian dana tersebut. Ia menilai anggaran tersebut mencerminkan ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap kondisi buruh dan masyarakat kecil yang tengah bergulat dengan berbagai persoalan ekonomi.
“May Day adalah hari perlawanan, bukan hari untuk bersenang-senang. Ketika buruh menjerit karena upah murah dan PHK terus terjadi, pemerintah malah menganggarkan puluhan juta rupiah hanya untuk kue tart. Ini penghinaan terhadap akal sehat dan penderitaan rakyat,” tegas Izhar dalam orasinya di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.
Aksi yang dimulai sejak pagi itu diikuti oleh ratusan buruh dari berbagai sektor, mahasiswa, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Mereka membawa spanduk, poster, serta replika kue tart raksasa sebagai simbol kritik terhadap pemborosan anggaran.
Selain isu anggaran kue tart, para demonstran juga menyuarakan berbagai tuntutan lainnya, antara lain kenaikan upah minimum yang layak, jaminan kerja yang adil, penghapusan sistem outsourcing, dan penyediaan layanan publik yang lebih berpihak kepada rakyat.
AKBAR SUMUT menilai bahwa May Day seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan memperjuangkan hak-hak buruh, bukan ajang seremonial yang hanya menguntungkan segelintir elit birokrasi.
“Ini bukan semata soal kue tart, ini soal arah prioritas anggaran. Pemerintah harus berhenti mempermainkan uang rakyat untuk hal-hal simbolik yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak rakyat,” lanjut Izhar.
Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Sebelum membubarkan diri, massa aksi menyampaikan ultimatum kepada DPRD Sumut agar segera mengevaluasi kebijakan anggaran yang dianggap tidak pro-rakyat.
Peringatan May Day tahun ini menjadi pengingat bahwa perjuangan buruh belum selesai. Di tengah tekanan ekonomi dan politik yang semakin berat, suara-suara kritis dari jalanan tetap menjadi penyeimbang dalam demokrasi.(TIM)
